Pelayanan Perizinan

Ijin keramaian dimaksudkan untuk menjaga suasana yang kondusif bagi semua pihak. Kelancaran suatu acara keramaian pasti harus didukung dengan persiapan pengamanan yang pas. Pemberian ijin dipertimbangkan dengan resiko-resiko yang mungkin timbul, kesiapan kuantitas personil, sarana dan prasarana Polri untuk antisipasinya

A. Persyaratan Penerbitan Surat Ijin Keramaian

Dasar : Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat
Dalam hal ini kegiatan yang dimaksud adalah :
1. Pentas musik band / dangdut
2. Wayang Kulit
3. Ketoprak
4. Dan pertunjukan lain

PERSYARATAN :
1. Ijin keramaian yang mendatangkan massa 300 – 500 orang ( Kecil )
a. Surat Keterangan dari kelurahan Setempat
b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang punya Hajad sebanyak 1 ( satu ) Lembar
c. Fotocopy Kartu Keluarga ( KK ) yang punya hajad sebanyak 1 ( satu ) lembar

2. Ijin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang ( Besar )
a. Surat Permohonan Ijin Keramaian
b. Proposal kegiatan
c. Identitas penyelenggara / Penanggung Jawab
d. Ijin Tempat berlangsungnya kegiatan

B. Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum/Demo :

PERSYARATAN :

1. Mengisi blangko Permohonan/data pertunjukan.
2. Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
3. Dasar: Undang-Undang No. 9 Th. 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.
4. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum:
   • Unjuk rasa / demonstrasi
   • Rapat umum
   • Pawai
   • Mimbar Bebas
5. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membawa yang dapat membahayakan keselamatan umum. Syarat-syarat penyampaian pendapat dimuka umum.
6. Diberitahukan secara tertulis kepada Polri yang memuat:Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan.
   • Maksud dan Tujuan
   • Tempat, lokasi, route
   • Waktu dan lama pelaksanaan
   • Bentuk
   • Penanggung jawab
   • Nama dan alamat organisasi, kelompok, perorangan
   • Alat peraga yang digunakan
   • Jumlah peserta
7. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan.

Setelah menerima pemberitahuan Polri wajib:

1. Memberi surat tanda terima pemberitahuan.
2. Melakukan koordinasi dengan penaggung jawab penyampaian pendapat di muka umum.
3. Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi/lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat.
4. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan route yang dilalui.
5. Bertanggung jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat dimuka umum.
6. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan route yang dilalui.
7. Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengamanan.

Sanksi:

1. Dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan.
2. Perbuatan melanggar hukum dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Penaggung jawab melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.
4. Barang siapa dengan kekerasan / ancaman menghalangi penyampaian pendapat di muka umum dipidana penjara paling lama satu tahun.